Uncategorized

Keputusan Pengadilan Konstitusi di Anwar Usman harus mengundurkan diri dari Presiden Presiden

Keputusan Pengadilan Konstitusi di Anwar Usman harus mengundurkan diri dari Presiden Presiden

Presiden Pengadilan Konstitusi (MK) Anwar Usman harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai Presiden Pengadilan Konstitusi. Keputusan hakim situs judi slot konstitusional adalah basis.
Anwar Usman adalah presiden Pengadilan Konstitusi yang lahir pada tanggal 31 Desember 1956. Dia sekarang berusia 65 tahun. Mandat Anwar Usman akan berakhir pada usia 70, yaitu, pada 6 April 2026 kemudian.

Bahkan, menurut hukum yudisial konstitusional, posisi hakim konstitusional berakhir pada usia tujuh tahun. Tapi itu untuk masa jabatannya sebagai Hakim Pengadilan, bukan sebagai Presiden Pengadilan Konstitusi.

Pada hari Senin (6/20) kemarin, Mahkamah Konstitusi menghancurkan putusan bahwa Pasal 87 Surat untuk Hukum Nomor 7 tahun 2020 sehubungan dengan Pengadilan Konstitusi bertentangan dengan Konstitusi 1945.

Artikel tersebut mengatur bahwa posisi Presiden Mahkamah Konstitusi dan Wakil Presiden Pengadilan Konstitusi berlanjut. Karena artikel itu dibatalkan, Anwar Usman harus mengundurkan diri dari Presiden Presiden Pengadilan Konstitusi, juga Wakil Presiden Pengadilan Konstitusi harus ditinggalkan oleh Aswanto.

Artikel itu dibatalkan setelah Pengadilan Konstitusi memberikan klaim sekelompok orang. Mahkamah Konstitusional menganggap bahwa Pasal 87 Surat A dianggap melanggar Konstitusi. Karena, kehendak untuk membentuk undang -undang hanya mengubah istilah hakim konstitusional, bukan posisi presiden Mahkamah Konstitusi dan wakil presiden Mahkamah Konstitusi.

Istilah posisi hakim konstitusional adalah 15 tahun tanpa diguncang atau pensiun pada usia 70. Bukannya Anwar Usman dapat menjadi presiden Mahkamah Konstitusi sampai 70 tahun (pensiun), karena apa yang diatur bukanlah istilah Presiden Pengadilan Konstitusi, tetapi posisi sebagai hakim konstitusional.

Waktu Anwar Usman adalah maksimal 9 bulan
Anwar Usman tidak bisa segera menarik diri. Ada waktu maksimum hingga sembilan bulan untuk presiden dan wakil presiden pengadilan konstitusi baru yang baru saja terpilih melalui mekanisme pemilihan. Ini ditransmisikan oleh Hakim Pengadilan Konstitusi, Enny Nurbaningsih.

“Namun, agar tidak menyebabkan masalah administratif/dampak pada keputusan untuk quo, presiden dan wakil presiden pengadilan konstitusi yang saat ini menjabat dinyatakan sah sampai pemilihan presiden dan wakil presiden pengadilan konstitusi sebagai artikel paksa paksa 24c Paragraf 4 dari Konstitusi 1945. “Dalam maksimal 9 bulan dari vonis ini, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pengadilan Konstitusi harus diadakan,” kata Enny Nurbaningsih.

Related Articles

Back to top button